WASHINGTON, KOMPAS.com - Bank Dunia menyatakan akan terus mendukung program reformasi pemerintah Indonesia yang telah berhasil dilakukan selama 7 tahun terakhir. Sebagai salah satu bentuk dukungannya, Bank Dunia setuju untuk memberikan pinjaman Kebijakan Pembangunan Kedelapan (DPL-8) senilai 400 juta dollar AS.
Pinjaman ini akan digabungkan ke anggaran negara. Pinjaman bertujuan untuk mendukung tiga prioritas reformasi yakni memperbaiki iklim investasi, memperbaiki pengelolaan anggaran publik, dan menugrangi angka kemiskinan.
"Pencapaian Indonesia dalam menciptakan stabilitas makroekonomi dan politik selama sepuluh tahun terakhir sungguh luar biasa. Pencapaian Indonesia dalam memajukan reformasi kelembagaan patut kita dukung terus melalui program pinjaman DPL ini," kata Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (23/11/2011).
Menurut Stefan, target-target yang ingin dicapai dengan pinjaman DPL-8 ini sejalan dengan prioritas-prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Ia pun yakin pemerintah mampu mencapai target tersebut.
Dalam memperbaiki iklim investasi, pinjaman ini akan mendukung sebuah tim khusus yang telah dibentuk dalam Kementerian Perdagangan. Tim ini akan membuat langkah- langkah non-tarif secara transparan dan konsisten dengan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Tim pun harus memastikan sejumlah langkah itu dapat mencapai tujuannya.
Sementara pada pengelolaan anggaran publik, kucuran dana Bank Dunia ini akan membantu, salah satunya, terbentuknya prosedur dalam mengajukan dan meneliti inisiatif baru. Dana ini juga mendukung semua lembaga negara yang bertugas menjalani program anti-kemiskinan yang diharuskan memakai database penerima manfaat yang sama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar