42 Ribu Rakyat Vietnam Tewas Akibat Sisa Bom

Nguyen Tan Dung. REUTERS/Beawiharta

Senin, 05 Desember 2011 | 15:36 WIB

TEMPO.CO, Hanoi - Perang Vietnam telah berakhir 36 tahun silam, yang membunuh ratusan ribu orang, baik rakyat Vietnam sendiri maupun tentara Amerika Serikat.

Namun demikian, Perang Vietnam tetap menyisakan duka. Selain karena mengakibatkan ribuan orang cacat juga tewas akibat sisa-sisa bom yang ditanam musuh.

Menurut Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung, sisa-sisa bom Perang Vietnam telah menewaskan 42 ribu rakyat. Di samping itu, jelasnya dalam acara jumpa pers, Senin, 4 Desember 2011, lebih kurang 62 ribu orang cacat disebabkan ledakan senjata perang.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Amerika Serikat David Shear mengatakan, negaranya telah menyiapkan dana bantuan sebesar US$ 62 juta (Rp 564 miliar) untuk membantu rakyat Vietnam yang menjadi korban perang.

U.S. Vietnam Veterans Memorial Fund mengatakan, Perang Vietnam juga menimbulkan kerusakan lingkungan. "Saat itu, kami menjatuhkan 350 ribu ton bom untuk meluluhlantakkan tanah Vietnam."

Untuk itu, kini Vietnam giat mengumpulkan dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna membersihkan sisa-sisa bom, tambang, dan mengurangi zat kimia yang merusak ladang pertanian rakyat.

Dana yang dibutuhkan Vietnam sebesar US$ 500 juta (Rp 4,5 triliun). "Saat ini, dana yang dimiliki Vietnam sebesar US$ 200 juta (Rp 1,8 triliun) yang digunakan untuk membersihkan 500 ribu hektare sawah di 14 provinsi," ujar Deputi Menteri Buruh Bui Hong Linh.

Perang Vietnam, jelas Perdana Menteri Dung, berakhir pada 1975. Selama perang berkecamuk, Amerika Serikat menjatuhkan tak kurang dari 16 juta ton bom ke tanah Vietnam.

Pada pecah perang 1965 hingga 1973, Amerika Serikat mendukung pemerintahan Vietnam Selatan. Konflik senjata antara dua Vietnam itu terkenal dengan nama Perang Vietnam yang dimenangkan oleh Vietnam Utara, ditandai dengan pengambilalihan Saigon sebagai ibu kota Vietnam Selatan pada 1975, sekaligus mengakhiri perang dan bersatunya dua negara.

AP | REUTERS | CA

View the original article here

10.25 | 0 komentar | Read More

Pakistan Minta Dibukakan Blokir Ekspor Uranium

Selasa, 06 Desember 2011 | 03:28 WIB

TEMPO.CO, Islamabad -- Pakistan meminta Australia membuka akses ekspor dan penjualan uranium menyusul Australia yang telah mencabut larangan ekspor uranium ke India.

Pencabutan larangan ekspor ini diputuskan Australia setelah Partai Buruh menyetujui proposal yang diajukan Perdana Menteri Julia Gillard dengan alasan untuk memperkuat hubungan dengan Asia Selatan dan membuka pasar baru.

Pejabat Tinggi Pakistan untuk Australia, Abdul Malik Abdullah, mengatakan, jika Australia bersedia mengekspor uranium ke India, Australia juga harus menjualnya ke Pakistan.

"Jika Australia akan mengangkat larangan pada negara yang belum menandatangani NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), diharapkan juga mereka memberlakukannya terhadap Pakistan dengan cara yang sama," kata Abdullah seperti dikutip surat kabar The Australian.

Abdullah membantah jika negaranya disebut sebagai negara yang mudah berpaling dari kesepakatan dan tidak cocok untuk menerima pasokan uranium. Meski sudah menyampaikan permohonan, pemerintah Australia belum merespons pernyataan Abdullah.

Menurut Australia, posisi Pakistan yang memiliki penduduk Muslim terbesar dan diisukan memiliki senjata nuklir menjadi pertimbangan tersendiri bagi Australia untuk mengirimkan uranium (yellowcake) ke Pakistan.

Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan, meskipun pemerintah dan parlemen Pakistan tidak secara terbuka mendukung terorisme atau ekstremisme, ada risiko dari beberapa pejabat atau mantan pejabat yang patut diwaspadai.

"Kami tidak memiliki pandangan tentang kompleksitas atau kesulitan Pakistan, tapi kami sangat percaya bahwa Australia dan seluruh dunia perlu terlibat dengan Pakistan," kata Smith.

Sebuah laporan mencatat, Smith telah menggunakan kekuasaannya di bawah Undang-Undang Pemusnah Massal untuk memblokir ekspor uranium ke Pakistan sebanyak tiga kali dalam dua tahun terakhir.

CHETA NILAWATY | BBC | THE ASIAN AGE

View the original article here

10.01 | 0 komentar | Read More

Yingluck Minta Maaf Kepada Raja

Yingluck Shinawatra. REUTERS/Sukree Sukplang

Selasa, 06 Desember 2011 | 03:46 WIB

TEMPO.CO, Bangkok -- Gara-gara pesan di jejaring sosial, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mendapat malu. Senin, 5 Desember 2011, Yingluck harus meminta maaf kepada Raja Thailand karena stafnya salah memasukkan foto dalam pesan ulang tahun kepada Raja di akun jejaring sosial Facebook.

Ia secara khusus memerintahkan Sekretaris Jenderal Kantor Perdana Menteri Banthoon Suphakwanit untuk mengirim penjelasan tertulis ke Kantor Urusan Rumah Tangga Kerajaan. Penjelasan ini juga disertai dengan permintaan maaf dari Yingluck.

Tetapi ia menolak dimintai konfirmasi karena, “Selama dua hari tidak bisa diwawancara untuk menghormati ulang tahun Raja.” Raja Bhumibol kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-84. Pemerintah pun menggelar perayaan untuk memeriahkan milad Baginda.

Akibat insiden ini, juru bicara Partai Demokrat, Thepthai Senpong, mendesak Yingluck berhenti menggunakan jejaring sosial. “Jika tak mau bertanggung jawab, sebaiknya Perdana Menteri harus berhenti menggunakan Facebook dan Twitter hingga akhir masa jabatannya. Saya tak mau kesalahannya terulang terus-menerus,” ucap Thepthai.

Theptai juga mengkritik anggota kabinet pemerintah yang ditudingnya tak becus, terutama dalam mengatasi banjir terburuk dalam kurun waktu 50 tahun terakhir di Thailand. “Jika ditanya menteri mana yang harus diganti, saya akan balik bertanya: adakah menteri yang telah menunjukkan kompetensinya?” ujarnya.

Meski memberikan rapor merah kepada seluruh jajaran pejabat pemerintahan, ia menolak memberikan penilaian lebih jauh. Sebab, kata Thepthai, masyarakat bisa menuding oposisi memiliki agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pemerintah. “Lebih baik pemerintah mendengarkan warga lebih sering,” tuturnya.

BANGKOK POST | THE NATION | SITA PLANASARI A

View the original article here

09.52 | 0 komentar | Read More

Saif Qadhafi Bayar Guru Les Rp 57,2 Juta Per Bulan

Saif al-Islam, putra Muammar Qadhafi. REUTERS/Paul Hackett

Jum'at, 02 Desember 2011 | 13:08 WIB

TEMPO.CO, London - Saif al-Islam membayar guru privat £4.000 atau sekitar Rp 57,2 juta per bulan ketika dia kuliah di London School of Economics (LSE), Inggris, pada 2002.

Seperti dilansir The Telegraph, Kamis, 1 Desember 2011, sebuah dokumen menyebutkan putra bekas diktator Libya Muammar Qadhafi itu membayar Dr. Philipp Dorstewitz sebesar £150 per jam untuk les dan £ 600 untuk “esai dan makalah”.

Kasus itu semakin menyuburkan pertanyaan atas apa yang dilakukan Saif selama kuliah di LSE. Seperti dilaporkan bekas hakim Lord Woolf, LSE menjalin hubungan dengan Libya, khususnya Saif. Disebutkan pula tesis Saif ditulis oleh orang lain atau hasil jiplakan.

“Hei Saif, segera selesaikan makalahmu... Mari mendiskusikannya besok, oke. Yang lainnya segera menyusul,” demikian salah satu isi surat elektronik yang dikirim oleh Dr. Dorstewitz kepada Saif.

Menurut laporan Woolf, Dr. Dorstewitz, yang kemudian menjadi mahasiswa tingkat doktoral, berkeliling Eropa bersama Saif dengan jet pribadi. Dia juga pergi ke Tripoli, Libya, selama seminggu. Dia kini menjadi dosen di Universitas Maastricht, Belanda.

Dia menolak mengomentari hubungannya dengan Saif, sedangkan LSE menyatakan hubungan antara mahasiswa dan guru bersifat pribadi. Direktur LSE, Sir Howard Davies, yang mundur pada Maret lalu mengatakan terjadi penilaian yang menyesatkan ketika terungkap universitas itu menerima dana £ 1,5 juta dari sebuah yayasan amal yang dijalankan oleh Qadhafi.

Saif ditangkap dua pekan lalu. Pria 39 tahun yang dikenal playboy ini sedang menunggu proses pengadilan. Dia terancam hukuman mati. Mahkamah Kejahatan Internasional menuntutnya terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan.

THE TELEGRAPH | SAPTO YUNUS

View the original article here

10.48 | 0 komentar | Read More

Sekolah di Jerman Akan Ajarkan Agama Islam

Christian Wulff. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Jum'at, 02 Desember 2011 | 01:16 WIB

TEMPO.CO, DEPOK- Pemerintah Federal Jerman berencana memberikan pelajaran agama Islam di sekolah. Presiden Jerman, Christian Wulff menyampaikan itu saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Kamis, 1 Desember 2011.

"Orang muslim dan Islam sudah menjadi bagian Jerman, ada empat juta penduduk muslim dan kami akan memasukan pelajaran Islam di Sekolah," kata Wulff.

Menurut Wulff pendidikan agama Islam penting karena Jerman sangat menghormati perbedaan agama. " Kami memandang Islam seperti juga Kristen sendiri" kata Wulff. " Kami berharap cara pandang serupa juga terjadi di negara Islam"

Wulff juga memuji Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Ia menyebut sila kelima Pancasila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya adalah umat Islam terbukti mampu menghargai agama lain. "Indonesia paling banyak muslim dan di atur dalam pancasila keadilan sosial," kata Wulff di depan para pejabat Negara RI dan sivitas akademika UI itu.

Menurut Wulff agama Islam itu unik dan kaya akan sejarah. Ia menyinggung tentang Quran yang memberikan banyak pelajaran sejarah bagi umat Islam. "Kami sangat tertarik pada Al-qur'an, sangat kaya dengan sejarah," katanya.

Wulff memberikan kuliah umum tentang kerja sama Jerman Indonesia dalam riset dan teknologi di Auditorium Terapung,Perpustakaan UI Depok selama satu jam. Acara yang di Mulai pukul 14:00 itu di awali oleh sambutan Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta. Ikut hadir, mantan Presiden BJ Habibie dan Wakil Menteri Pendidikan Wiendu Nurhayati.

ILHAM

View the original article here

10.48 | 0 komentar | Read More

Senat Amerika Serikat Setujui Sanksi untuk Iran

Barack Obama. REUTERS/Pete Souza

Jum'at, 02 Desember 2011 | 16:48 WIB

TEMPO.CO, Senat Amerika Serikat dengan suara bulat setuju menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran sebagai buntut atas program nuklir Iran.

Dalam pengambilan suara yang diadakan kemarin waktu setempat, 100 orang setuju melawan 0 suara.

Bentuk sanksi ekonomi yang dijatuhkan antara lain seluruh perusahaan Amerika Serikat dilarang melakukan perdagangan dengan Iran termasuk berhubungan dengan Bank Sentral Iran.

Namun, sebelum keputusan tersebut dijalankan negara, harus mendapatkan persetujuan House of Representative dan Presiden Barack Obama.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Iran ini sebagai upaya menekan Negeri Mullah untuk menghentikan program pengayaan nuklir yang dicurigai oleh negara-negara Barat bakal dikembangkan untuk keperluan militer.

Iran sudah berkali-kali membantah tuduhan tersebut. Menurut pejabat Iran, program nuklir yang dijalankan sekarang ini semata-mata untuk pembangkit tenaga listrik dan kebutuhan sipil.

Sementara itu dari Inggris diperoleh kabar, Jumat petang waktu setempat, seluruh diplomat Iran telah meninggalkan kedutaan besar di London. Kepergian mereka karena diusir pemerintah Inggris sekaligus sebagai bentuk balas dendam karena pemerintah Iran dianggap tak sanggup melindungi kantor kedutaan Inggris dari serbuan mahasiswa Iran, Selasa, 29 November 2011.

BBC | CA

View the original article here

10.24 | 0 komentar | Read More

Pakistan Tutup Akses Nato di Perbatasan

Selasa, 29 November 2011 | 03:21 WIB

TEMPO.CO, ISLAMABAD:- Pakistan menutup secara permanen perbatasan yang mempermudah jalan keluar-masuk pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Afganistan. Langkah ini sebagai protes atas serangan udara NATO terhadap dua pos penjagaan di dua perbatasan yang menewaskan 24 pasukan Pakistan akhir pekan lalu.

Tak hanya menutup perbatasannya, Pakistan juga akan mengkaji kembali seluruh kerja sama militer dan diplomatiknya dengan Amerika Serikat dan NATO. “Pasukan NATO harus menghormati perasaan rakyat Pakistan,” kata Menteri Dalam Negeri Pakistan Rehman Malik di Islamabad, Senin 28 November 2011.

Penutupan perbatasan secara permanen oleh Pakistan diperkirakan akan mempersulit NATO untuk mendapatkan bahan bakar dan suplai kebutuhan bagi pasukannya di Afganistan.

Walhasil, proses perundingan damai dengan Afganistan yang mengikutsertakan Pakistan dan Amerika Serikat akan semakin sulit. “Peristiwa ini akan memberikan konsekuensi serius di level perluasan kerja sama kami,” kata juru bicara militer Pakistan, Mayor Jenderal Athar Abbas, kepada Reuters.

Tahun lalu, Pakistan menutup perbatasannya selama 11 hari, tapi sanksi tersebut dicabut setelah NATO meminta maaf atas serangannya yang menewaskan dua pasukan Pakistan.

Amarah tentara Pakistan terhadap NATO atas kematian dua lusin pasukannya juga ditunjukkan dengan menolak pernyataan maaf NATO. “Kami pikir ini tidak cukup dan kami menolaknya. Serangan seperti ini pernah dilakukan di masa lalu. Serangan seperti ini tidak dapat diterima,” Abbas menuturkan.

Sekretaris Jenderal NATO pada Minggu lalu menyampaikan permintaan maafnya atas insiden akhir pekan lalu. Ia juga mendukung investigasi atas insiden yang membangkitkan amarah Pakistan dan menutup pipa minyaknya bagi pasukan asing di Afganistan.

Pakistan membantah tudingan bahwa pasukannya melakukan provokasi sehingga pasukan NATO melakukan serangan udara selama sekitar dua jam lamanya. “Investigasi akan membuktikan apakah Pakistan menyerang mereka atau tidak,” Abbas menegaskan.

TELEGRAPH | THE NATION.COM.PK | REUTERS | MARIA RITA

View the original article here

10.35 | 0 komentar | Read More

Sabotase, Pipa Gas Mesir ke Israel Meledak

Terminal gas yang diledakan di Sinai Utara, Mesir (5/2). AP/Ashraf Swailem

Senin, 28 November 2011 | 08:00 WIB

TEMPO.CO, Kairo - Pipa gas Mesir untuk menyuplai kebutuhan Yordania dan Israel, Senin, 28 November 2011, meledak. Menurut sejumlah saksi mata dan petugas keamanan, ledakan itu terjadi beberapa jam sebelum pemilihan umum pertama digelar sejak Presiden Husni Mubarak tumbang, Februari lalu. "Ada yang melakukan sabotase."

Beberapa saksi mata mengatakan, pipa gas yang meledak terletak di jalur barat al-Arish, Sinai. Saksi mata lainnya menyebutkan, ledakan terjadi dua kali, masing-masing berjarak 100 meter.

Sedangkan kantor berita pemerintah MENA melaporkan, peristiwa ledakan terjadi di kawasan al-Sabeel. Untuk mengatasi kobaran api yang membumbung, pemerintah mengerahkan pasukan keamanan dan sejumlah kendaraan pemadam kebakaran.

Sejumlah petugas keamanan mengatakan, sumber ledakan berasal dari dua kendaraan yang sengaja diledakkan sehingga menghantam pipa gas yang menghubungkan ke Yordania dan Israel. Hingga saat ini, jelas mereka, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Serangan terhadap pipa gas yang menghubungkan ke Yordania dan Israel berlangsung delapan kali sejak Presiden Husni Mubarak tumbang, 11 Februari 2011 lalu. Namun serangan terakhir sangat mengagetkan karena dilakukan menjelang pemilihan umum.

Mesir dan Israel telah menandatangani kontrak kerja sama suplai gas sejak 20 tahun silam di masa kepemimpinan Presiden Mubarak. Namun kerja sama ini mendapatkan kritik dari dalam negeri karena Negeri Yahudi itu tak pernah membayar hasil penjualan gas.

Salah seorang eksekutif East Mediterranean Gas Co (EMG) yang mengekspor gas dari Mesir ke Israel mengatakan, beberapa pemegang saham internasional menuntut ganti rugi ke perusahaan terbesar di Mesir ini sebesar US$ 8 miliar (Rp 73 triliun) akibat ledakan pipa gas yang terjadi Juli lalu.

Sejak bulan lalu, Mesir menaikkan dua kali lipat harga gas ke Yordania. Menteri Perminyakan Mesir Abdullah Ghorab mengatakan, harga terbaru adalah US$ 5 per juta BTU, naik dari sebelumnya US$ 2,15-2.30.

Untuk mengamankan pipa gas dari sabotase, pemerintah Mesir telah meningkatkan pengamanan di sepanjang pipa gas yang dengan cara melakukan patroli di sepanjang kawasan milik suku Bedouin.

REUTERS | CA

View the original article here

10.19 | 0 komentar | Read More

EU Minta Kekerasan di Mesir Diakhiri

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Sabtu, menyerukan diakhirinya kekerasan di Mesir antara demonstran dan pasukan keamanan hanya dua hari sebelum pemilihan.

"Kekerasan harus dihentikan dan pemerintah berdasar hukum harus dipertahankan," kata Ashton dalam sebuah pernyataan mengenai bentrokan yang telah menyebabkan lebih dari 40 orang tewas itu.

Demonstran telah pergi ke Lapangan Tahrir di Kairo pada hari kedelapan (demonstrasi) Sabtu untuk meminta diakhirinya segera pemerintahan militer dan peralihan ke pemerintah sipil sementara.

"Semua partai politik sebaiknya menegaskan kembali komitmen mereka pada proses demokratis yang Mesir telah mulai," kata Ashton.

"Peralihan cepat kekuasaan ke pemerintah sipil adalah elemen penting dari transisi itu dan seyogyanya terjadi secepat mungkin atas dasar pembicaraan inklusif," katanya, dan menyatakan bahwa komitmen itu telah dibuat oleh SCAF.

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Hussein Tantawi, menteri pertahanan dalam waktu lama di bawah presiden terguling Hosni Mubarak, telah berjanji untuk menyerahkan kekuasaan pada presiden sipil yang akan dipilih tidak lebih dari Juni 2012.

Sementara itu pada Senin mendatang, pemilihan parlemen akan berlangsung, yang akan menjadi pemilihan pertama sejak demonstrasi rakyat mengakhiri pemerintahan Mubarak yang sudah 30 tahun pada Februari lalu.

"Saya tetap percaya bahwa rakyat dan pemerintah Mesir akan menemukan cara untuk melangkah dengan damai ke arah jalan mereka menuju demokrasi. Pemilihan mendatang merupakan langkah yang sangat penting dan saya mengharapkan pemilihan itu akan terus berlangsung yang direncanakan," tutur Ashton. 

View the original article here

10.15 | 0 komentar | Read More

Ikhwanul Muslimin: Sipil Harus Berkuasa di Mesir, Kembalikan Militer ke Barak

REPUBLIKA, KAIRO--Situasi politik kembali memanas di Mesir beberapa pekan terakhir. Salah satu pihak yang terus mendapat perhatian adalah gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan yang kerap di'matikan' oleh penguasa Mesir ini mendirikan partai Kebebasan dan Keadilan.

Tak dipungkiri, banyak yang meletakkan harapan Mesir baru pada gerakan ini. Tapi banyak juga yang mengkhawatirkan ada agenda lain dibalik gerakan tersebut.

Dalam wawancaranya dengan Aljazeera, Sekjen Partai Ikhwanul Muslimin Mohamed Saad Katatni, mengatakan, "Anda mau tahu apa prinsip dasar partai kami? Prinsip kami adalah syariah Islam, dan ini tercantum didalam konstitusi Mesir," kata dia.

Ia menegaskan, partainya bukanlah partai berbasis religiusitas. Melainkan partai untuk masyarakat sipil manapun. Masyarakat yang mencari negara modern dan demokratis. "Yang mengacu pada keIslaman!" tegas dia.

Bagi Ikhwanul Muslimin, prinsip syariah Islam bisa diletakkan sebagai kerangka yang mengatur manusia. Layaknya sebuah hukum. Ia kembali menegaskan, partainya tidak melarang afiliasi politik manapun, asal yang sesuai dengan konstitusi Mesir.

"Poin pentingnya adalah tidak ada parpol berbasis agama dana parpol yang berhubungan dengan militer," kata Katatni dengan nada tegas.

Soal hubungan dengan militer, ia jelaskan, partainya kadang sepakat dengan jalan pikiran militer. Tapi tak jarang juga partainya berseberangan dengan mliter Mesir. "Kami mendukung hak untuk berunjukrasa, yapi kami yak setuju ada kerusuhan gara gara demonstrasi itu. Kami bahkan tak setuju ketika Kedubes Israel diserang warga, meski visi kami atas zionis Israel tegas," kata dia lagi.

Dengan situasi Mesir sekarang, Katatni menyerukan perlunya berbagai kelompok untuk menstabilkan situasi institusi dan otoritas. Ia mengatakan, sipil harus segera mengambilalih pemerintahan dari tangan militer.

"Kita semua tahu, sipil lah yang memerintah dan militer harus kembali ke barak. Dengan demikian ada keseimbangan kekuasaan diantara otoritas dalam negara," demikian Katatni.

View the original article here

10.15 | 0 komentar | Read More