Nursari Meninggal karena Dianiaya Suami

SERAMBINEWS.COM, GUNUNGKIDUL - Nursari (21), warga Jetis Wetan, Rt 5/1, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, diduga menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Nursari yang meninggal dunia, Kamis (1/12/2011) malam di RSUD Wonosari, diduga korban tindakan kekerasan dari suaminya, Ris (28), yang hingga kini masih ditahan di Mapolres Gunungkidul, Jumat (2/12/2011).

Informasi yang dihimpun Tribun Jogja, kematian tragis ini, bermula setelah korban sempat diperiksakan keluarganya ke puskesmas Semanu pada 22 November 2011 lalu.

Saat itu, Nursari sempat dirawat selama dua hari. Kemudian, pada 24 November 2011, karena kondisi korban tak segera membaik, Puskesmas merujuk korban ke RSUD Wonosari. Namun, ibu muda ini, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, di RSUD Wonosari, Kamis (1/1/20112) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Menurut keterangan warga, suasana di rumah sakit dan rumah ibu Nursari, di Semuluh Kidul, Rt 1/15, Ngeposari, Semanu, juga heboh. "Ada banyak aparat yang mendatangi," ujar seorang warga setempat. Hingga berita ini diturunkan, kematian ibu dari Tito Idayat (2,5) ini masih simpang siur.

Dikonfirmasi mengenai kejadian ini, Kasatreskrim Polres Gunungkidul AKP Heru Muslimin, menyatakan masih melakukan pemeriksaan intensif atas terjadinya kejadian tersebut. Untuk kepentingan pemeriksaan, aparat telah menahan Ris, sebagai saksi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim. "Kami masih melakukan pengamanan, dalam hal ini kami terus memperkuat keterangan dari saksi-saksi," jelasnya.

View the original article here

13.40 | 0 komentar | Read More

Status Orang Sangir Di Filipina Diminta Dituntaskan

SERAMBINEWS.COM, MANADO - Masalah kewarganegaraan orang Sangir (Sangihe) dan Talaud yang hidup dan bekerja di Filipina, diminta dituntaskan. Selama ini orang Sangir tak memiliki kartu tanda penduduk (kewarganegaraan) Indonesia, sementara mereka hidup dan bekerja di Filipina.

Komandan Pangkalan Utama VIII Bitung, Laksamana Pertama Sugianto di Manado, Jumat (2/12/2011) mengungkapkan hal itu dalam seminar Pemberdayaan Kapasitas Pulau Terluar di Perbatasan Indonesia-Filipina.

Pembicara pada seminar itu, Duta Besar Indonesia di Filipina Johanis Kristianto Surya Legowo, Direktur Tata Ruang Kementerian Kelautan dan Perikanan Eko Rudianto, Kepala Badan Perbatasan Sulut Max Gagola, dipandu moderator Michael Umbas, staf khusus Gubernur Sulut.

Sugianto mengatakan, persoalan kewarganegaraan orang Sangir kerap menjadi perdebatan dan berimplikasi hukum di kalangan TNI Angkatan Laut, serta sejumlah pemangku kepentingan ketika mereka ditangkap karena illegal fishing di laut teritorial Indonesia.

"Setiap kami tangkap mereka menyebut dirinya Sapi (Sangir-Philipines). Kalau sudah demikian, susah diusut karena mereka juga orang Indonesia. Masalah ini harus dituntaskan dalam rangka penegakan hukum pencurian ikan," katanya.

Ia mengemukakan, orang Sangir di Filipina dijadikan obyek dan subyek dalam setiap kegiatan pelanggaran laut teritorial.                   

Wajib bayar ACR

Max Gagola menyebut masalah kewarganegaraan menjadi dilematis. Apabila menganut paham ius sanguinis, kewarganegaraan berdasarkan darah ayah atau ibu secara biologis, maka mereka adalah warga Indonesia.

"Persoalannya banyak orang Sangir di Filipina yang bekerja di kapal ikan yang melanggar wilayah teritorial," ujar Max.

Dubes Johanis Kristanto menyebut sekitar 9.000 orang Sangir dan Talaud hidup di Filipina, terutama di bagian selatan. Mereka sudah ratusan tahun hidup di sana dan beranak pinak. Akan tetapi mereka tidak diakui sebagai warga Negara Filipina dan diwajibkan memiliki Aliance Certificate Registrati-on (ACR).

Untuk memperoleh ACR, mereka harus membayar ke pemerintah Filipina senilai 600 peso (sekitar Rp 150.000). ACR ini diberikan setiap tahun.

View the original article here

13.11 | 0 komentar | Read More

Polwan selingkuh dengan perwira TNI

SASTROY BANGUN
WASPADA ONLINE

MEDAN – Seorang suami menangkap basah istrinya, yang sehari-hari bertugas sebagai polwan di Sabhara Polresta Medan, karena selingkuh dengan seorang oknum perwira TNI, berpangkat Mayor.

Dodi Artha, membuat laporan pengaduan ke Unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Medan. Ditemani ayahnya, Dodi mengatakan bahwa dirinya memergoki istrinya, Ipda N dan Mayor R di Hotel Garuda Binjai pada Kamis (24/11) dini hari. Saat memergoki istrinya, Dodi tidak langsung marah, dengan hati yang sedikit emosi sempat memfoto istrinya tersebut sedang tidur tanpa menggunakan baju dan hanya ditutupi selimut dengan oknum perwira TNI-AD. "Saya memang tidak langsung marah, karena saya sendirian saat itu tak mau konyol. Selesai memfoto, ternyata pria itu tahu keberadaan saya dan langsung bertanya, 'ngapai kau'?"

 

"Lalu saya bilang, saya suaminya, dan oknum perwira itu langsung masuk dan menutup pintu. Dan hari ini saya langsung ke Polresta untuk membuat pengaduan," katanya sambil menunjukkan bukti foto istrinya.

Menurut Dodi, dirinya sudah mulai curiga sama istrinya sepuluh hari belakangan ini,dimana sepuluh hari yang lalu, ketika ia pulang dari Aceh Subusalam, didapati di ponsel istrinya SMS mesra dari seorang lelaki. "Sepuluh hari yang lalu, kedapatan sama saya di ponselnya, ada SMS mesra dari seseorang. Pas saya tanya katanya itu SMS nyasar dan terjadilah pertengakaran diantara kami. Sejak kami bertengkar esoknya, istri saya tidak pulang-pulang sampai saya memergoki dengan orang lain di Hotel Garuda," terangnya.

Setelah satu hari tak pulang, lanjutnya, dirinya merasa heran dan terus mencari informasi tentang keberadaan istrinya. Dari informasi yang di terima, istrinya selingkuh dengan anggota TNI berpangkat Mayor. "Saya sempat bingung, dia menghilang tanpa kabar dan ponselnya tidak aktif. Kutanya teman-temannya, ternyata dia ada main dengan seorang pria. Lalu kemarin malam, anak saya yang bungsu tersebut nelfon ponsel aktif tapi tidak diangkatnya. Dan melalui ponsel yang dihubungi anak saya itu dengan alat GPS tahu dimana keberadaan istri saya yang berada di kawasan Binjai," terangnya.

Malam itu juga, lanjutnya, ia langsung mencari ke kawasan Binjai. Ketika pulang, nampak mobil istrinya di Hotel Garuda, dan langsung ditanyan kepada resepsionis hotel. Dan benar istrinya bersama pria lain. Ia sendiri mengaku telah menikahi istrinya tersebut selama 16 tahun dan telah dikarunia dua orang anak. Dan saat ini, hanya ingin bercerai. "Saat ini saya ingin dia dipecat dan bercerai," sebutnya.

Sementara itu, Kasi Propam Polresta Medan, AKP Beno saat ditanya wartawan mengakui belum mengetahui perselingkuhan anggota Sabhara Polresta Medan itu. Namun, Beno mengaku dirinya akan menjemput berkas tersebut dan langsung mengamankan perwira Polwan tersebut. "Tahu dari mana kalian dia selingkuh, bukti foto itu belum begitu kuat. Tapi walaupun begitu akan kita ambil berkasnya nanti dan kita minta keterangan Ipda N," sebutnya.

Beno sendiri, mengatakan akan memproses laporan tersebut. Dan bila nantinya anggota polisi itu salah akan langsung ditindak dan bila hukumannya lebih dari tiga bulan penjara, oknum Polwan tersebut bisa diberhentikan secara tidak hormat.
(dat03/wol) 

WARTA KARTUN

View the original article here

18.39 | 0 komentar | Read More

PP IPL datang, PSMS cuek

DONI HERMAWAN
WASPADA ONLINE

MEDAN - Tiga hari lagi selayaknya PSMS Medan menjalani laga perdana pada Indonesian Premier League (IPL) kontra Persebaya Surabaya. Pengawas Pertandingan (PP) utusan PSSI pun sudah berada di Medan, namun sikap PSMS yang belum resmi mengumumkan pembelotannya ke Indonesian Super League (ISL) membingungkan.

PP yang bernama Bustami itu tiba di Medan, Kamis. Kepada wartawan, Bustami mengaku bingung dengan ketidaktegasan sikap Ayam Kinantan yang belum juga memberikan jawaban perihal keputusannya memilih ISL.

"Saya ditugaskan resmi oleh PSSI sebagai Pengawas Pertandingan PSMS kontra Persebaya. Wasit pertandingan juga akan menyusul tiba. Sejak pagi, saya menunggu pihak yang bisa dikonfirmasi, tapi belum ada jawaban," ujar Bustami di Mes Kebun Bunga.

Diakui, dirinya mengetahui kabar soal "pembelotan" PSMS tersebut, namun tugas membuatnya tetap datang. Untuk itu, Bustami berharap pihak PSMS segera memberi kejelasan terkait ketiadaan tanggapan atas kedatangannya itu.

"Saya sudah tanya pak Idris (Pelaksana Teknis PSMS-red) dan menunggu arahan. Kalau memang nggak ada pertandingan, saya pulang, tapi saya perlu surat untuk disampaikan kepada PSSI karena ditugaskan resmi," ucapnya lagi.

Perihal kedatangan PP dari PSSI itu, Idris tak terlalu mengambil pusing dan menuturkan bahwa PSMS tidak mendaftar ikut IPL ke PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) sudah cukup menjelaskan sikap mereka.

"Kalau mereka (PP) datang, ya datang. Mereka harus juga tahu sikap kami (PSMS) seperti apa. Apakah PSMS sudah mendaftar ikut IPL atau belum? Lagipula kalau memang IPL tidak ada dananya, mana bisa kami ikut kompetisi tersebut," tandas Idris menambahkan pihaknya memilih ISL karena lebih ‘jelas’.

Di lain pihak, keputusan PSMS memilih ISL musim ini tak ayal klub kebanggaan Kota Medan ini harus siap menerima sanksi dari PSSI.  Demi menghindari sanksi, dikabarkan 40 klub pemilik PSMS berniat membentuk tim tandingan demi menjaga arah ke jalur resmi.

"Kami, klub anggota PSMS, sudah melihat kemungkinan ini (ke ISL-red). Lalu apakah PSMS siap dengan sanksi jika tetap memaksakan diri ke ISL?" ujar Freddy Hutabarat, pemilik PS Kinantan dan Medan Putra.

Kabarnya, pemain-pemain beberapa klub di Sumut seperti PS Pratama, Pro Duta juga PON Sumut, dan PSMS U-21 akan mengisi skuad Ayam Kinantan tandingan dan berlatih di Stadion TD Pardede. Freddy pun membenarkan pihaknya sudah menyiapkan 25 pemain jika benar PSMS berlaga di ISL.

"Klub-klub jangan dibodohi, pemilik klub-klub sudah pernah bertemu wali kota (ketum), dan IPL sudah oke. Bagaimana jika ISL tidak sampai semusim sudah dihentikan?” tanyanya.

Editor: AVIAN TUMENGKOL
(wol/dat03)

View the original article here

18.23 | 0 komentar | Read More

Soal PSMS, pemain jangan plin-plan

DONI HERMAWAN
WASPADA ONLINE    

MEDAN - Munculnya tim tandingan yang diplot sebagai pengganti PSMS Medan di Indonesia Premier League (IPL) akibat memilih ‘membelot’ tampil di Indonesian Super League (IPL) semakin kuat.         
Hal ini ditandai dengan pertemuan bakal perangkat tim yang mengusung nama PSMS 1950 ini di Hotel Danau Toba, tadi malam. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa pengurus klub pemilik PSMS, seperti Putra Buana, Medan Putra, PO Polisi, PS Kinantan, dan lainnya. Tampak hadir di antaranya M Khaidir yang disebut sebagai calon pelatih PSMS IPL. "Belum ada yang bisa disampaikan. Saya sedang menunggu untuk bertemu dengan pak wali. Kalau sudah ada kejelasannya, nanti saya sampaikan," ungkap Ketua PS Medan Putra, Freddy Hutabarat.

 

     
Pelaksana Teknis PSMS, Idris SE, sendiri mengatakan Ayam Kinantan akan tetap jalan dan memilih ISL. Soal tim PSMS tandingan yang hendak berkompetisi di pentas IPL, Idris enggan memberi komentar. "Kita tetap jalan. Soal mereka (PSMS ISL), saya no comment. Menurut saya, ISL sudah final," ujarnya memastikan PSMS akan berlaga di turnamen segitiga di Jakarta melawan Persija dan Sriwijaya FC.          

Munculnya dua tim PSMS juga mencuatkan bakal beralihnya beberapa pemain dari PSMS ISL ke PSMS IPL. Pelatih PSMS ISL, Raja Isa, mengaku siap jika ada pemain yang mau hengkang ke tim lain. "Silakan saja, pemain harus tentukan sikap, jangan plin-plan. Kita mau berangkat ke Jakarta untuk turnamen, jadi kalau mau keluar dari tim, silakan jangan ikut ke Jakarta. Jangan nanti pulang dari Jakarta baru hengkang. Putuskan sekarang dan tentukan sikap," tegasnya.          

Di tengah dualisme PSMS, komitmen Raja Isa mendatangkan sponsor produk apparel untuk timnya terealisasi. Adalah sebuah produsen jersey asal Inggris pabrikasi di Malaysia, Eutag, resmi menjadi sponsor PSMS musim ini. Raja Isa mengatakan pihaknya telah menggandeng sponsor apparel untuk diberikan kepada PSMS. Kesepakatan sponsorship dengan PSMS dilakukan di Swiss Belhotel Medan, Rabu kemarin.  Perwakilan sponsor dihadiri Razali dan Ayam Kinantan diwakili Benny Tomasoa, Iswanda Nanda Ramli, dan Fityan Hamdy.          

Dalam kesepakatan itu,  Eutag akan menyediakan kaus tim pertandingan, sepatu, decker, kaus kaki, dan perlengkapan lainnya untuk keperluan skuad PSMS. Niat Raja Isa membawa klub Malaysia berujicoba ke Medan juga direspon Perak Football Association (FA). Disebutkan, pihaknya melampirkan surat permohonan dari Persatuan Bolasepak Perak (PAFA) untuk mengadakan laga persahabatan di Medan mulai 19-25 Desember mendatang.

Editor AUSTIN ANTARIKSA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

View the original article here

18.15 | 0 komentar | Read More

UU Penyelenggara Pemilu digugat ke MK

HARLES SILITONGA
WASPADA ONLINE

MEDAN – Pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu masih menuai kritik dari sejumlah komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah. sejumlah pasal dalam UU tersebut dinilai mengekang posisi KPU.

Kritikan terhadap UU 15 Tahun 2011 juga diungkapkan Komisoner KPU Daerah Sumatera Utara (KPUD Sumut), Turunon Gulo. Kepada Waspada Online hari ini, Turunan mengaku tidak setuju dengan keberadaan UU 15 Tahun 2011 karena sejumlah pasal krusial mengekang keberdaaan KPU sendiri, khususnya di daerah.

Dikatakannya, salah satu pasal yang krusial adalah soal rekrutmen komisioner KPU di daerah yang memperbolehkan adanya calon dari partai politik yang tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu dan hanya berhenti sementara sesuai pasal 11 huruf i. Dibanding UU Penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni UU Nomor 22 Tahun 2007, anggota partai politik yang mencalonkan diri menjadi komisioner KPU harus sudah berhenti dari keanggotaan partai politik secara parmanen 5 tahun sebelumnya. “Saya sangat tidak setuju dengan pasal ini karena bagiamanlah KPU bisa mandiri bila anggota KPU ada dari partai politik. KPU akan gampang dipengaruhi,” ujarnya.

Turunan juga tidak setuju dengan rekrutmen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai pasal 109 Ayat 4 UU No 15 Tahun 2011 yang  terdiri dari satu orang unsur KPU, satu orang unsur Badan Pengawas Pemilu, satu orang utusan setiap parpol di DPR, satu orang unsur pemerintah, dan empat atau lima tokoh masyarakat.

Padahal seperti sebelumnya, dewan kehormatan yang terdiri darianggota KPU dan dari unsur independen seperti akademisi dan masyarakat sudah sangat baik dibanding  yang sekarang yang juga memasukkan unsur partai politik.

Dikatakan juga, bila ada kekhawatiran KPU tidak independen dalam hal ini, sebaiknya unsur-unsur dewannya yang harus dirubah. Misalnya dengan mengurangi unsur KPU di dalam dewan kehormatan, namun tetap tidak memasukkan unsur partai politik.

Berkaitan dengan ini, pihaknya bersama sejumlah komisioner KPU secara pribadi bersama LSM CERTO telah melayangkan gugatan uji materi ke Makhamah Konstitusi (MK) soal UU Nomor 15 Tahun 2011.

Diakuinya, gugatan tersebut dilakukan secara pribadi Turunan Gulo sebagai masyarakat walaupun saat ini dia sebagai Komisioner KPUD Sumut. “Ada teman dari KPU Bandung yang juga turut melakukan gugatan uji materi bersama CETRO cs,” ujarnya. Gugatan tersebut telah didaftarkan ke MK dan tinggal menunggu sidang MK.
Sedangkan Ketua KPU Medan, Evi Novita Ginting, enggan menanggapi UU Nomor 15 Tahun 2011. “TIdak ada hak saya menanggapi itu,” ujarnya singkat kepada Waspada Online, hari ini.
(dat03/wol)

WARTA KARTUN HARI INI

View the original article here

17.54 | 0 komentar | Read More

Walikota Medan dikritik tajam soal MP3EI

INDRA WIDYASTUTI
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sektor infrastruktur menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Apalagi, dengan beroperasinya Bandara Internasional Kuala Namu nantinya, ekonomi daerah dipastikan akan semakin mempercepat pengembangan di Sumatera Utara.

Walikota Medan, Rahudman Harahap hari ini mengatakan itu. Untuk mendorong dan mengembangkan perekonomian di daerah itu, katanya, infrastruktur harus mendapat perhatian serius. Dia menyebutkan, proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakan dan direncanakan sampai tahun 2015 di Medan yaitu pengembangan fly over Jamin Ginting dan Pinang Baris, pembangunan under pass Brigjen Katamso, pembangunan jalan lingkar luar, pengembangan dermaga Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Peti Kemas Belawan dan Pelabuhan Dermaga Penumpang Belawan.

Selain itu, perluasan jalan Medan-Belawan, perluasan jalan tol Belmera, pembangunan pasar induk tuntungan dan pasar induk Marelan. "Intinya sektor infrastruktur. Bagaimana ke depan Pelabuhan Belawan akan lebih cepat pelayanannya sehingga bisa difungsikan menjadi pelabuhan yang strategis. Termasuk fly over dan pengembangan kawasan kota ini," katanya usai membuka Seminar Nasional MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor Sumatera, hari ini.

Walikota menambahkan, dengan pindahnya Bandara Internasional Polonia di Medan ke Bandara Internasonal Kuala Namu di Deli Serdang nanti, hal itu akan memunculkan kota-kota baru, tentu akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi di Medan. "Kita berharap, dengan berfungsinya (bandara) Kuala Namu, akan bisa mendorong dan mengembangkan ekonomi Kota Medan," tandasnya.

Namun demikian, paparan walikota mendapat kritikan tajam dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Anwar Nasution. Menurut mantan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ini, untuk merealisasikan MP3EI di Sumut, kuncinya adalah infrastruktur. "MP3EI itu kuncinya infrastruktur, listrik, dan tenaga kerja. Ini yang harus disiapkan," katanya hari ini.

Anwar menuturkan, jika infrastruktur itu tidak dipersiapkan, maka MP3EI hanya sebatas angin surga dan mimpi. "Jangan hanya akan-akan, bagaimana seluruhnya. Kalau tidak ada listrik, bagaimana pabrik bisa bekerja. Berdoa sajalah tiap malam. MP3Ei juga begitu, kuncinya listrik, jalan, dan tenaga kerja," ungkapnya.

Anwar menyebutkan, pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur yang memadai. Karena itu, partisipasi swasta sangat diharapkan untuk merealisasikannya. "Infrastruktur, pemerintah tidak punya uang. Belajarlah kita melihat orang India. Bagaimana mereka mengundang partisipasi swasta. Mereka sudah bikin jalan, subway," bebernya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Hervian Thahier, kepada Waspada Online, menegaskan bahwa dana yang diperlukan untuk mendukung progam MP3EI di Sumut mencapai Rp200 triliun. "Tiga puluh empat triliuan itu terlalu jauh karena tidak akan cukup. Sumut butuh 200 triliun kalau mau berhasil," tegasnya.

Kata Hervian, besaran biaya yang dipaparkan oleh Bappeda Sumut yang hanya  membutuhkan Rp34 triliun untuk 21 proyek besar di Sumut tidak seberapa dibandingkan dengan daerah lain seperti di provinsi Sulawesi Selatan. "Sumatera Utara layak mendapat nilai anggaran untuk proyek MP3EI di kisaran Rp200 triliun. Nah ini menjadi tugas pemerintah daerah, seharusnya Sumut bisa dapat 200 triliun. Dan ini juga harus didorong, jangan hanya membicarakan proyek tanpa direalisasi," katanya dengan tegas.
(dat03/wol) 

WARTA KARTUN HARI INI

View the original article here

17.37 | 0 komentar | Read More

Waspada terima penghargaan dari USU

SASTROY BANGUN
WASPADA ONLINE

MEDAN – 24 tokoh dan 11 institusi di Sumatera Utara menerima penghargaan penghormatan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE USU), termasuk Waspada Group.

Mantan Sekda Provinsi Sumatera Utara, RE Nainggolan, salah satu tokoh yang menerima mendapat Piagam Penghormatan tersebut menilai bahwa USU memiliki penilaian khusus dalam menentukan para penerima penghormatan. "Kalau saya, mungkin karena mereka melihat jauh ke belakang mulai ketika saya bupati di Taput, jadi mereka punya penilaian tersendiri," kata RE Nainggolan disela-sela acara resepsi 'Pemberian Piagam Penghormatan Dalam Rangka Merayakan Ulang Tahun Emas FE USU', hari ini.

Menurut RE yang juga alumni FE USU, pihak universitas ternama itu sudah memiliki reputasi cukup bagus, karena sudah sukses hingga ke negara Eropa. Untuk itu, RE Nainggolan berharap FE USU tetap menjaga apa yang sudah dicapai USU selama ini.

Namun ketika disinggung situasi perekonomian saat ini, RE mengatakan, orientasi pertama bagaimana meningkatkan perekonomian rakyat, dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat tentu akan mendorong pendapatan. Sehingga, ketika pemerintah menaikkan pajak tentu akan dapat diikuti oleh rakyat. "Jadi orientasinya itu yang pertama, kita harus menggunakan produk lokal," tambahnya.

Selain itu, kata RE, kekuatan ekonomi akan lebih tangguh jika masyarakat lebih mengutamakan menggunakan produk lokal. "Situasi ini sudah terbukti ketika krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu, tapi karena UKM tangguh Indonesia dapat melewati masa-masa sulit itu," tambahnya.

Pemimpin Redaksi Waspada Online, Avian Tumengkol, juga menyampaikan apresiasinya kepada FE USU sekaligus turut membanggakan universitas itu karena telah mengalami 50 tahun kesuksesan dalam industri pendidikan. "USU berhasil menjadi tauladan di Sumut sebagai universitas yang menghasilkan anak-anak didik yang baik dan panutan. USU sendiri termasuk salah satu universitas terdepan di Indonesia bahkan di Asia," katanya.

Namun demikian, Avian juga berharap USU dapat berperan lebih aktif dalam membangun ekonomi daerah di Sumut melalui pendidik dan mahasiswanya. Perekonomian di Sumut, menurut Avian, menjadi pilar terkuat daerah ini dan diperlukan SDM yang handal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut. "Oleh karena itu, FE USU diharapkan mampu untuk menghasilkan sarjana-sarjana ekonomi yang dengan nyata berperan dalam upaya pertumbuhan dan peningkatan ekonomi daerah. Dan saya yakin USU mampu melakukan itu."

Penghargaan juga diberikan kepada para mantan gubernur Sumut, Marah Halim Harahap, EWP Tambunan, Raja Inal Siregar, Rizal Nurdin, dan mantan Sekwilda Sumut Abdul Wahab Dalimunthe.

Juga, para mantan rektor USU Brigjen Harry Suwondo, AP Parlindungan, Chairuddin P Lubis.

Selain itu, mantan Bupati Labuhan Batu Iwan Matsum, Bupati Deli Serdang Amri Tambunan, Walikota Medan Rahudman Harahap, ekonom senior dan guru besar Universitas Indonesia Anwar Nasution, penguasaha Anif Shah, mantan dekan FE USU Hadibroto, Moenaf Regar, Bachtiar H Miraza, OK Harmaini, serta alumni berprestasi seperti Sofyan Raz, Darmili, Sofyan Syafri Harahap, Soritaon Siregar.

"Ada 24 tokoh dan 11 institusi yang mendapat penghargaan karena selama ini telah berperan besar terhadap kemajuan USU dan khususnya fakultas ekonomi. Angka 24 dan 11 memiliki arti tersendiri bagi kami, yakni 24 merupakan tanggal lahirnya FE USU dan 11 merupakan bulannya," ujar John Tafbu Ritonga, Dekan FE USU.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor USU Syahril Pasaribu mengingatkan agar kemajuan-kemajuan yang telah dicapai FE USU selama ini, tidak membuat berhenti berkarya. Namun teruslah berbuat terutama dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap pakai. Ia juga memuji apa yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh tersebut, yang telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan USU, khususnya FE USU. Bahkan tidak sedikit dari tokoh-tokoh tersebut yang menawarkan diri untuk membantu USU tanpa diminta.

Beberapa perusahaan penerima penghargaan "Mitra Emas" adalah Harian Analisa, Harian Waspada, TVRI Medan, PT BNI 46 Tbk, Bank Indonesia, PT Pertamina, Bank Sumut, PT Perkebunan Sumatera Utara, PT Pelabuhan Indonesia I dan PT Perkebunan Nusantara III.
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

View the original article here

17.21 | 0 komentar | Read More

Uni Eropa pantau politik Aceh

HENDRO KOTO
Koresponden Aceh
WASPADA ONLINE
BANDA ACEH – Uni Eropa tetap memiliki komitmen tinggi untuk memantau situasi perkembangan politik di Aceh guna memastikan proses perdamaian Aceh yang sudah dibangun tetap terus berlangsung termasuk situasi perkembangan politik di Aceh jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2012 mendatang.
Komitmen ini ditegaskan oleh Pedro Martinez Vargaz dari perwakilan Uni Eropa ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada Waspada Online tadi malam. “Kita akan terus memantau situasi dan perkembangan Aceh, bahkan saat ini kita sedang merencanakan keberlanjutan program baru guna mendukung proses perdamaian di Aceh,” tuturnya.


Dijelaskannya, sebagai bentuk komitmen itu saat ini Uni Eropa sedang mempersiapkan dan merancang program baru dana sejumlah 7,5 juta Euro untuk mendukung implementasi program tersebut.
Sementara itu Kepala Perwakilan Uni Eropa di Jakarta, Charles Whitely, menuturkan, bahwa saat ini berbagai program yang telah dikerjakan Uni Eropa untuk Aceh akan berakhir pada 2012, namun pihaknya memastikan bahwa Uni Eropa akan tetap terus melanjutkan programnya di Aceh.
Uni Eropa juga memantau situasi perkembangan politik di Aceh jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh. Namun pihaknya sama sekali tidak akan melakukan intervensi politik terkait dengan proses pelaksanaan Pemilukada itumenyangkut persoalan hukum sebagai landasan dari pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar di Aceh nantinya.
“Kami hanya berkomitmen untuk mendukung proses pembangunan perdamaian di Aceh, dan kami tidak tertarik untuk melakukan intervensi apapun terkait dengan persoalan hukum di Aceh,” ujar Kepala Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia Charles Whitely.
Ditambahkannya, pasca terjadinya perdamain di Aceh, Uni Eropa hanya ingin memastikan dan terus mendukung agar proses pembangunan perdamaian di Aceh tetap terwujud. “Dan kami (Uni Eropa-red) akan tetap mendorong agar proses pembangunan itu tetap terjadi,” tegasnya.
Pertemuan Delegasi Uni Eropa dengan DPRA hari ini untuk membicarakan berbagai persoalan tentang proses pembangunan perdamaian di Aceh dan program-program yang dijalankan guna mendukung Perdamain tersebut.
Dalam Pertemuan ini Delegasi Uni Eropa dipimpin oleh Charles Whitely yang didampingi oleh Pedro Martinez Vargas utusan Uni Eropa pusat serta dua orang stafnya. Sementara itu DPRA diwakili oleh Ketua DPRA Hasbi Abdullah, serta anggota DPRA yakni Adnan Beuransyah, Abdullah Saleh dari Fraksi Partai Aceh dan sejumlah anggota lainnya.

Editor: HARLES SILITONGA
(dat06/wol)
WARTA KARTUN HARI INI
View the original article here

13.29 | 0 komentar | Read More